Ketua Panja Junimart Girsang Tegaskan Hak Korban Mafia Tanah Harus Diperjuangkan

- 11 Juni 2021, 06:34 WIB
Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR RI, Junimart Girsang.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR RI, Junimart Girsang. /Dok. DPR RI

HALLOBOGOR - Ketua Panitia Kerja (Panja) mafia tanah DPR RI, Junimart Girsang, menegaskan maraknya (Ganasnya) kasus kejahatan mafia tanah di Indonesia saat ini. Telah mengganggu cita-cita pembangunan yang digaungkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, para mafia tanah ini membuat pembangunan Indonesia stagnan. Padahal, Presiden Jokowi tengah gencar-gencarnya melaksanakan program pembangunan.

"Kasihan Pak Jokowi. Pembangunan tidak boleh melanggar HAM. Tidak boleh begitu bos!" terang Junimart kepada wartawan usai melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan korban mafia tanah dari berbagai daerah di Indonesia, di Komisi II DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021.

Baca Juga: Lanjutkan Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil Tiga Pejabat di Provinsi Jawa Barat

Dalam pertemuan itu, dihadiri dari korban ganti-rugi pembangunan tol Sayung-Demak, Jawa Tengah. Serta perwakilan warga dari konflik pertanahan antara masyarakat adat Papua dengan PT Pertamina (Persero).

Juga perwakilan korban konflik pertanahan pemukiman penduduk di Mangga Besar bersama warga Tanah Kusir, DKI Jakarta.

Pembangunan menurut dia, harus sesuai aturan. Hal itu penting agar permainan mafia tanah tidak meresahkan rakyat. Apalagi, sampai membuat masyarakat menangis karena pembangunan.

Baca Juga: Buntut Kerumunan di Resto Cepat Saji McDonald's, Polisi Akan Panggil Pihak Pengelola

"Yang namanya hak, ya harus dipertahankan haknya. Tidak boleh hak dipergunakan untuk melanggar hukum. Tetapi hak kalau dipergunakan untuk menuntut secara hukum, itu sah dan bisa. Ini terjadi karena sudah menjadi bagian, menjadi sindikasi mafia tanah," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Wowo Ario Sungkowo


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X