Lanjutkan Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil Tiga Pejabat di Provinsi Jawa Barat

- 10 Juni 2021, 13:50 WIB
Ilustrasi gedung Merah Putih KPK.
Ilustrasi gedung Merah Putih KPK. /Dok. Hallo Media/M. Rifa'i Azhari


HALLO BOGOR - Dugaan suap pengaturan proyek di kabupaten Indramayu Jabar tahun 2019, saat ini tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Jawa Barat Yerry Yanuar sebagai saksi.

"Saksi dipanggil untuk tersangka ABS (Anggota DPRD Jabar)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis 10 Juni 2021.

Kasus ini adalah salah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK pada 15 Oktober 2019 di kabupaten Indramayu.

Baca Juga: Rekor Dunia, Seorang Ibu Berusia 37 Tahun di Afrika Selatan Melahirkan 10 Bayi Kembar

Selain saksi Yerry yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi Jawa Barat, KPK juga memangil dua saksi lainnya, masing-masing:

1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat sekaligus mantan Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jabar Yuker Maulani

2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda kabupaten Indramayu Woni Dwi Nanto.

Baca Juga: IPB Punya 'Tefa Closed House', Percontohan Perternakan Ayam Termodern di Indonesia

"Saksi Yuke Maulani dan Woni Dwi Nanti diperiksa untuk tersangka STA (Anggota DPRD Jabar)," tambah Ali.

Pada tanggal 15 April 2021, KPK telah menetapkan ABS dan mantan Anggota DPRD Jabar STA sebagai tersangka.

Dalam sangkaannya, KPK menyangka bahwa ABS menerima suap Rp750 juta, sedangkan STA menerima Rp1,050 miliar.

Baca Juga: Shafwah Holidays Gelar Event Tourism Aerial Video and Photography Competitions 2021

Mereka disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus itu, dikutip Hallobogor.com dari Antara, KPK telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu:

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X