Amnesty Internasional Indonesia Desak Komisioner KPK Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

- 26 Mei 2021, 08:36 WIB
Ilustrasi Gedung Merah Putih KPK.
Ilustrasi Gedung Merah Putih KPK. /Dok. Hallo Media/M. Rifa'i Azhari

 

HALLO BOGOR - Amnesty International Indonesia mendesak pembatalan pemberhentian 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, pemecatan yang dilakukan komisioner KPK melanggar hak-hak sipil.

Dia meminta penghentian proses pemberhentian sambil menunggu penyelidikan Komnas HAM.

Baca Juga: Waspadai Polusi Udara Saat Pandemi, Dokter Ungkap Sejumlah Penyakit yang Ditimbulkan

“Pemberhentian yang dilakukan berdasarkan tes ini jelas melanggar hak-hak sipil para pegawai dan juga hak-hak mereka sebagai pekerja."

"Karena itu kami mendesak pimpinan KPK untuk segera menghentikan proses pemberhentian 51 pegawai tersebut sambil menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM yang sedang berjalan," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa, 25 Mei 2021.

“Pemberhentian ini merupakan pelanggaran atas hak kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan."

Baca Juga: Butuh Banyak Dukungan di Masa Sulit, PBSI Berhasil Gaet BNI Jadi Sponsor Selama 4 Tahun

"Pertanyaan dalam TWK yang memuat persoalan kepercayaan, agama, dan pandangan politik pribadi sungguh tidak ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan para peserta, apalagi kompetensi mereka sebagai pegawai KPK."

Halaman:

Editor: Banny Rachman

Sumber: Amnesty Internasional


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X