Selain Hukuman Penjara dan Denda, KPK Juga Minta Hak Politik Rizal Djalil Dicabut

- 13 April 2021, 11:24 WIB
Rizal Djalil.
Rizal Djalil. /Dok. bpk.go.id

HALLO BOGOR - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut pencabutan hak politik selama tiga tahun terhadap mantan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil setelah menjalani masa pemidanaan terhadap mantan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil demi melindungi masyarakat.

"Dalam rangka melindungi warga masyarakat untuk sementara waktu agar tidak memilih kembali pejabat publik yang pernah berperilaku koruptif maupun memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri."

"Maka dipandang perlu adanya pencabutan sebagian hak politik terhadap terdakwa," kata JPU KPK Arin Kurnia Sari di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 12 April 2021.

Baca Juga: Jam Buka Rumah Makan di Jakarta sampai 22.30 WIB dan Boleh Buka Lagi pada 02.00-04.30 WIB

Dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung secara virtual di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 12 April 2021 terdakwa mantan anggota IV BPK Rizal Djalil dituntut 6 tahun penjara.

Baca Juga: Polresta Surakarta Sekat 10 Titik untuk Mencegah Pemudik Pulang Lebih Awal, Ini Lokasinya

Selain itu ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan karena dituduh menerima suap senilai 100.000 ribu dolar Singapura (Rp1 miliar) dari pemilik PT Minarta Dutahutana Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Baca Juga: Konsumsi Pangan di Wilayah Jabodetabek akan Meningkat, Begini Perhitungan Kementan

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Rizal Djalil berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok," tambah jaksa Arin.

Halaman:

Editor: Banny Rachman

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X