Negara Rugi Hampir Rp110 Triliun dalam Kasus BLBI, Begini Penjelasan Menko Polhukam

- 13 April 2021, 11:42 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD.
Menko Polhukam Mahfud MD. /Instagram.com/@mohmahfudmd

HALLO BOGOR - Presiden Joko Widodo ingin menagih kembali Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikucurkan pada tahun 1998, untuk dikembalikan ke negara melalui jalur hukum perdata.

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah merugikan negara sebesar Rp109 triliun lebih. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Sejalan dengan langkah itu, Mahfud baru saja memanggil Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dari Kejaksaan Agung.

Baca Juga: Belum Ada Titik Temu Waktu Imsak Ramadhan, Begini Pesan Menyejukan dari MUI Jateng

“Tadi menghitung (kerugian BLBI) Rp109 triliun lebih hampir Rp110 triliun, jadi bukan hanya Rp108 triliun," kata Mahfud dalam tayangan video dari Humas Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 12 April 2021.

Baca Juga: BRSDM Kembangkan Lele Mutiara untuk Dukung Tiga Program KKP, Ini Keunggulannya

Meski demikian, Mahfud mengungkapkan pihaknya masih melakukan perhitungan terkait kerugian negara atas kasus BLBI.

Baca Juga: Listrik dan Jaringan Komunikasi di NTT Masih Sulit, Ini 4 Hal yang Telah Diupayakan Telkomsel
 
"Tapi dari itu yang masih realistis untuk ditagih itu berapa ini masih sangat perlu kehati-hatian," jelasnya. Di sisi lain, Mahfud menegaskan pemerintah tidak bisa menolak putusan Mahkamah Agung (MA) yang meniadakan hukum pidana dari kasus BLBI.

Baca Juga: Namanya Jadi Jalan Tol, Ini 4 Fakta Tentang Sheikh Mohamed bin Zayed Terkait Indonesia

Halaman:

Editor: Satwika Rumeksa

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X