Libatkan Para Menteri di Satgas Tagih Dana BLBI, Jokowi Targetkan Selesai Dalam Jangka Waktu Ini

- 10 April 2021, 10:11 WIB
Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD.
Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD. /Dok. polkam.go.id

 

HALLO BOGOR - Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 tahun 2021 yang ditetapkan pada 6 April 2021.

Munculnya Keppres tersebut terkait dengan turunnya Surat Penghentian Pemeriksaan (SP3) yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus dugaan korupsi terkait BLBI. SP3 tersebut telah menggugurkan status tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim.

Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD sendiri telah menyebutkan Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Keppres di akun twitternya @mohmahfudmd yang terpantau di Jakarta, Kamis, 8 April 2021.

Baca Juga: Ini Tiga Orang yang Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Terduga Teroris Jakarta oleh Mabes Polri

"Kini Pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena hutang perdata terkait BLBI yang jumlahnya lebih dari Rp108 Triliun," tutur Mahfud dalam akun Twitternya.

Baca Juga: Ini Bantahan KSP Soal Isu Keluarga Jokowi akan Kelola TMII

"Di dalam Keppres tersebut ada 5 menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri yang ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera jadi aset negara," tambah Mahfud.

Baca Juga: PT Pegadaian Sudah Kembangkan Digitalisasi, Begini Penjelasan Kementrian Perindustrian

Halaman:

Editor: Fidelis Batalinus

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X