Pemerintah Tetap Buru Aset Negara Rp108 Triliun Pasca Terbitnya SP3 KPK, Begini Alasannya

- 9 April 2021, 18:31 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. /Dok. Polkam.go.id

HALLO BOGOR - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhumkam), Mahfur MD buka suara terkait dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) oleh KPK dalam kasus BLBI.

Mahfud menilai, terbitnya SP3 terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Sjamsul Nursalim tersebut membuat riuh di masyarakat. Kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp. 108 triliun luntur begitu saja.

“Pemerintah akan memburu aset negara karena ini kasus hutang perdata terkait BLBI lebih dari Rp. 108 triliun” kata Mahfud yang diunggah pada Kamis, 8 April 2021.

Baca Juga: Begini Penjelasan Pemerintah Soal UU Hak Cipta Karya, Termasuk Soal Rincian Tempat Komersial

Mahfud menuturkan, bahwa Sjamsul dan Itjih bersama mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung (ST) dijadikan tersangka oleh KPK.

Baca Juga: Bidik Dugaan Korupsi Sebuah BUMD di Kabupaten Gresik, Ini yang Telah Dilakukan KPK

Kemudian ST dijatuhi pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri (PN) selama 13 tahun penjara plus denda Rp 700 juta dan diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) menjadi 15 tahun plus denda Rp 1 miliar.

Baca Juga: Tersangka Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial, Aa Umbara dan Anaknya Diperiksa KPK

“Tapi MA membebaska ST dengan vonis, kasus itu bukan pidana” tutur Mahfud.

Halaman:

Editor: Wowo Ario Sungkowo


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X