Begini Penjelasan Pemerintah Soal UU Hak Cipta Karya, Termasuk Soal Rincian Tempat Komersial

- 9 April 2021, 16:15 WIB
Direktur Jenderal KI (Dirjen KI) Freddy Harris.
Direktur Jenderal KI (Dirjen KI) Freddy Harris. /Instagram.com/@djki.kemenkumham

 

HALLO BOGOR - Pemerintah baru saja menerbitkan PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang merupakan penguatan dari pasal pasal royalti dan lisensi yg ada di UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Untuk menjelaskan peraturan pemerintah tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), membuat rangkuman berupa poin-poin penting, berikut tanya jawab (FAQ), agar lebih mudah dipahami.

Penggunaan karya berupa lagu dan/atau musik, baik analog maupun digital oleh Layanan Publik yang bersifat komersial wajib membayar royalti kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Baca Juga: Bidik Dugaan Korupsi Sebuah BUMD di Kabupaten Gresik, Ini yang Telah Dilakukan KPK

Pelayanan publik komersial yang dimaksud yakni:

Baca Juga: Bidik Dugaan Korupsi Sebuah BUMD di Kabupaten Gresik, Ini yang Telah Dilakukan KPK

a. Seminar dan konferensi komersial.

b. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam dan diskotek.

Halaman:

Editor: Fidelis Batalinus

Sumber: Kemenkumham.go.id


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X