21.939 Penyelenggara Negara Sampai Batas Akhir Penyampaian Belum Melaporkan Harta Kekayaannya, Begini Rinciann

- 7 April 2021, 21:30 WIB
Ilustrasi pengisian LHKPN /Dok. KPK

HALLO BOGOR - Periode penyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 telah berakhir 31 Maret 2021 lalu. Dari catatan KPK, hingga batas akhir penyampaian LHKPN periodik tersebut masih terdapat 21.939 Wajib Lapor (WL) atau Penyelenggara Negara (PN) yang belum menyampaikan laporan kekayaannya.

Dari total 378.072 WL secara nasional, KPK telah menerima 356.133 LHKPN atau 94,20 persen.

“Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 94,22 persen dari total 306.217 WL yang telah melaporkan. Bidang Yudikatif tercatat 98,27 persen dari total 19.778 WL. Bidang Legislatif yaitu 84,84 persen dari total 20.094 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 97,34 persen dari total 31.983 WL,” ungkap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, Selasa 6 April 2021.

Baca Juga: Tetap Waspada, Cuaca Diprediksi Akan Membaik Mulai Pekan Ini, Begini Penjelasan Kepala BMKG

Lebih lanjut terang Ipi, KPK juga mencatat per 31 Maret 2021 terdapat 762 instansi dari total 1.404 instansi di Indonesia atau sekitar 54 persen yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN. Sebanyak 37 instansi di antaranya tercatat telah melaporkan secara lengkap.

Baca Juga: Begini Cara Gubernur Khofifah Tenangkan Warga Jawa Timur Terkait Adanya Larangan Mudik Tahun Ini

“Pada bidang Eksekutif di tingkat pemerintah pusat, dari 93 pejabat setingkat menteri, wakil menteri dan kepala badan atau lembaga tercatat 5 (lima) PN yang merupakan WL periodik belum memenuhi kewajiban LHKPN,” terangnya.

Baca Juga: PSG Dijamu Bayern Munchen di Liga Champions, Ini Prediksi yang Diunggulkan

Sementara di tingkat pemerintah daerah, KPK mencatat dari total 515 kepala daerah meliputi gubernur, bupati dan walikota terdapat 33 kepala daerah yang belum menyampaikan laporan kekayaannya.

Halaman:

Editor: Satwika Rumeksa

Sumber: KPK


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X