Mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso Dituntut 5 Tahun Plus Denda Rp 500 Juta

- 16 Maret 2021, 08:48 WIB
Terdakwa dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Tahun 2007-2017 Budi Santoso usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Senin, 15 MNaret 2021.
Terdakwa dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Tahun 2007-2017 Budi Santoso usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Senin, 15 MNaret 2021. /ANTARA FOTO/Novrian Arbi

HALLO BOGOR - Mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Budi Santoso (BS) bersiap menjalani hukuman dari balik jeruji besi selama lima tahun.

Jika tuntutan persidangan yang saat ini dijalaninya dapat membuktikan dirinya bersalah dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan fiktif barang dan jasa.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ariawan Agustiartono mengatakan Budi dinilai terbukti bersalah telah melakukan korupsi sesuai dengan dakwaan kesatu, yakni Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga: Keponakan JK Tak Hadiri Pemeriksaan, Polisi Kirimkan Lagi Surat Panggilan Kedua

"Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa satu Budi Santoso selama lima tahun dan denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama enam bulan," kata Jaksa Ariawan di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 15 Maret 2021.

Selain Budi, jaksa juga menuntut mantan pejabat PT DI lainnya, yakni Irzal Rinaldi sebagai terdakwa dua untuk dijatuhi hukuman lebih tinggi, yakni delapan tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.

"Untuk terdakwa dua dibebani uang pengganti sebesar Rp 17 miliar atau kurungan penjara selama tiga tahun,” kata Jaksa.

Baca Juga: Belasan Tahun Jadi Buron di Luar Negeri, Ini Alasan Djoko Tjandra Pulang ke Indonesia

Adapun Budi dan Irzal didakwa oleh jaksa melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri dari kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan guna memasarkan produk dan jasa.

Dalam kontrak perjanjian fiktif itu terdapat nama instansi yakni Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Halaman:

Editor: Wowo Ario Sungkowo

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X