Network
HALLO BOGOR - Pemerintah berencana mengantisipasi maraknya radikalisme di lingkungan kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta dengan mengeluarkan panduan pencegahan radikalisme di lingkungan kerja perusahaan.
Rencana tersebut didukung penuh oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, dirinya meminta agar pihak BUMN dan swasta dapat memberikan penyuluhan kepada seluruh pegawai dengan memberikan informasi mengenai bahayanya paham radikal.
"BUMN dan swasta serta kantor pemerintahan harus dapat melakukan seleksi karyawan yang akan masuk pada perusahaan dengan memperhatikan rekam jejak dari orang tersebut," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 27 Januari 2021.
Menurutnya, seleksi ketat terhadap karyawan amatlah penting untuk mengantisipasi adannya paham radikalisme di lingkungan kerja.
Baca Juga: Tidak Bisa Ditolelir, DPR Minta Polri Menindak Tegas Dugaan Aksi Rasisme
Baca Juga: Wapres Tuding Covid-19 Jadi Penyebab Meningkatnya Kemiskinan dan Ketimpangan
Baca Juga: Begini Dukungan Tito Karnavian, Saat Jokowi Ajukan Listyo Sigit Menjadi Kapolri
Selain itu bagi Aziz, meskipun BUMN, swasta dan pemerintahan dapat mengawasi kepengurusan rumah ibadah, bukan berarti membatasi kegiatan atau pakaian ibadah yang dilakukan para pegawai.
"Manajemen perusahaan harus sering mengundang tokoh ulama yang benar-benar mengajarkan kelembutan dan mencintai nilai-nilai kebangsaan," ujarnya. Demikian seperti dikutip Hallobogor.com dari Antara.
