Kereta Api Tetap Beroperasi pada Periode Larangan Mudik, Begini Persyaratan Ketat PT KAI

- 4 Mei 2021, 18:07 WIB
Kereta Api tetap beroperasi di masa liburan Lebaran dengan persyaratan ketat.
Kereta Api tetap beroperasi di masa liburan Lebaran dengan persyaratan ketat. /Dok. kai.id


HALLO BOGOR - Menghadapi masa libur panjang Lebaran, PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan mengoperasikan kereta api jarak jauh hanya bagi pelaku perjalanan mendesak dan untuk kepentingan non-mudik, mulai 6-17 Mei 2021.

Kebijaksanaan tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Nomor HK.701/1/10/DJKA/2021 pada 30 April 2021.

VP Public Relations KAI, Joni Martinus dalam pernyataan pers di Jakarta, Senin 03 Mei 2021, mengatakan bahwa KAI menjalankan kereta api jarak jauh pada periode tersebut.

Baca Juga: Ditegur Langsung oleh Wali Kota Tangerang Akibat Kerumunan, Begini Respons Tangcity

Tetapi, kata Joni, layanan tersebut bukan untuk melayani masyarakat yang ingin mudik Lebaran. "Kami mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah bahwa mudik tetap dilarang," tegasnya.

Baca Juga: Ditemukan 17 Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia, Kemenkes Sebut Ada di Daerah Ini

Ia menambahkan masyarakat yang diizinkan menumpang kereta api adalah pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non-mudik yaitu:

Baca Juga: Fenomena dalam Setahun 2 Kali Ramadhan dan Idul Fitri, Sekali Idul Adha, Begini Masalah Waktunya

- untuk bekerja/perjalanan dinas
- kunjungan keluarga sakit
- kunjungan duka anggota keluarga meninggal
- ibu hamil didampingi oleh satu orang anggota keluarga
- kepentingan non-mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat.

Baca Juga: Bill Gates dan Melinda French Nyatakan Bercerai, Ini 7 Fakta Mengenai Pasangan Itu

Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN/BUMN/BUMD/prajurit TNI/anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis.

Surat jalan tersebut dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Bagi pegawai swasta, kata Joni, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan.

Halaman:

Editor: Fidelis Batalinus

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X