Pemerintah Izinkan Kegiatan Sosial Saat Ramadhan dan Lebaran, Simak Ini Syaratnya

- 31 Maret 2021, 11:23 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito /Dok. Kemenkeu

HALLO BOGOR- Pemerintah akan mengizinkan seluruh kegiatan sosial dan keagamaan selama Ramadhan dan Lebaran tahun ini. Namun, pemerintah menekankan melalui Satgas Covid-19 menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, selama kegiatan keagamaman dan sosial akan ada pemantauan agar standar protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. Kata dia, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terlindungi dari potensi penularan Covid-19.

"Oleh karena itu saya meminta kepada masyarakat bersama tokoh agama setempat untuk dapat mematuhi dan membantu mengkampanyekan protokol kesehatan selama PPKM Mikro di wilayahnya," katanya seperti dikutip dari keterangan resmi BNPB.

Baca Juga: Ada Keterlibatan Oknum Polisi dalam Kasus Penganiayaan Jurnalis, Begitu Dugaan PBHI

Wiku menambahkan, selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tingkat desa dan kelurahan (PPKM Mikro), kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Kuasa Hukum HRS Angkat Bicara Soal Atribut dan Kartu FPI di Rumah yang Digerebek Densus 88

Selama pemberlakuan PPKM Mikro, pemerintah telah melakukan intevensi penanganan melalui pos komando (posko) di tingkat desa dan kelurahan yang berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan. Sehingga masyarakat yang terinfeksi Covid-19 dapat memperoleh penanganan.

Baca Juga: Sentimen Negatif Gagal Bayar Hedge Fund di AS, Begini Dampaknya Terhadap IHSG di BEI

Walaupun saat ini perkembangan penanganan Covid-19 berjalan ke arah yang lebih baik, masyarakat diharapkan tetap waspada.

Masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kedisiplinan masyarakat merupakan kontribusi yang sangat penting terhadap upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah.

Halaman:

Editor: Fidelis Batalinus

Sumber: BNPB Indonesia


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X