Simak, Perpres 14/2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid

- 21 Februari 2021, 21:41 WIB
Presiden Joko Widodo menerima vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Januari 2021. /Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

Baca Juga: 1.109 Jiwa Terdampak di Cipinang Melayu, BNPB Dukung Penanganan Darurat Banjir Jakarta

Pengambilalihan tanggung jawab hukum tersebut dituangkan dalam perjanjian/kontrak.

Sementara pada Pasal 11B disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan vaksin, baik melalui penugasan kepada BUMN PT Bio Farma Persero, penunjukan langsung badan usaha penyedia, dan kerja sama dengan badan/lembaga internasional, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Lebih lanjut di antara Pasal 13 dan Pasal 14 juga disisipkan dua pasal, yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B yang mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi.

Baca Juga: Sekda Kabupaten Bogor Sinergikan Rencana Aksi Pembangunan KEK Lido, Ini Rencananya

Pasal 13A ayat (1) menyebutkan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin Covid-19 dilakukan oleh Kemenkes.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19,” bunyi Pasal 13A ayat (2).

Kewajiban tersebut dikecualikan bagi sasaran penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin Covid-19 yang tersedia.

Baca Juga: Berkat Fasilitas Kawasan Berikat, Pengusaha ini Berhasil Ekspor Perdana ke USA

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Sumber: Sekretariat Kabinet


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X