Simak, Perpres 14/2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid

- 21 Februari 2021, 21:41 WIB
Presiden Joko Widodo menerima vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Januari 2021. /Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

Baca Juga: Bansos Tunai Tahap Dua tahun 2021 Sudah Tersalur 70 Persen, Tahap Satu 97 Persen

a)  kerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan Vaksin Covid-19; dan/atau

Baca Juga: Prancis Kirim Kapal Perang ke Laut Natuna Utara, Kapal Serbu Amfibi Siap Diturunkan

b) kerja sama untuk penyediaan Vaksin Covid-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi Covid-19.

Perubahan selanjutnya terdapat pada Pasal 11 ayat (1) yang bunyinya menjadi, “Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerja sama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan Nomor lzin Edar (NIE) Vaksin Covid-19, pelaksanaan kontrak atau kerja sama dalam pengadaan Vaksin Covid-19 dapat dihentikan.”

Force majeure yang dimaksud adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerja sama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerja sama menjadi tidak dapat dipenuhi, meliputi keseluruhan proses pengadaan vaksin, termasuk penyerahan vaksin.

Baca Juga: Lima Berita Populer, dari Masker yang Ampuh Tangkal Covid hingga Tol Banjir Minta Digratiskan

Selanjutnya, di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan dua pasal yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B.

Pada Pasal 11A ayat (1) disebutkan, dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerja sama lembaga/badan internasional yang penyedianya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambil alih tanggung jawab hukum penyedia vaksin meliputi keamanan, (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy)/imunogenisitas.

“Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan/atau cara distribusi obat yang baik,” ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2).

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Sumber: Sekretariat Kabinet


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X