DPR Minta Ketegasan Pemerintah Soal Aturan dan Kriteria Resmi Pendidik Honorer

- 26 Maret 2021, 14:50 WIB
Ir. Dwita Ria Gunadi,  anggota Komisi X DPR RI mengunjungi Universitas Malahayati Bandar Lampung.
Ir. Dwita Ria Gunadi, anggota Komisi X DPR RI mengunjungi Universitas Malahayati Bandar Lampung. /Dok. Univ Malahayati

HALLO BOGOR - Ir. Dwita Ria Gunadi,  anggota Komisi X DPR RI, kembali menyuarakan aspirasi dari para tenaga pendidik honorer kepada pemerintah.

Hal ini terkait simpang siur informasi seleksi pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) atau ASN.

Dwita, yang merupakan anggota fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), juga menyampaikan setidaknya ada 73 pemerintah daerah yang saat ini belum mengajukan formasi PPPK pada tahun 2021.

Baca Juga: Pemandu Lagu Terlibat Cinta Segitiga, Ini yang Terjadi Sebelum Tewas Mengenaskan

Dwita yang bersal dari Lampung,  mengungkapkan, bahwa hal ini akibat belum adanya aturan terkait kriteria, proses dan pos anggaran untuk pengangkatan 1 juta PPPK pada tahun 2021.

Baca Juga: Ini Jumlah Personel TNI-Polri yang Dikerahkan untuk Pengamanan Sidang Eksepsi Rizieq Shihab

Perlu kejelasan secara tertulis agar informasi tidak simpang siur, seperti yang dikutip Hallobogor.com dari akun Instagram partai Gerindra @gerindra, Kamis 25 Maret 2021.

Baca Juga: Produsen Vaksin di Inggris dan Amerika Bukan untuk Ekspor, Ini yang Dilakukan Negara Eropa

Dia menambahkan, kebijakan dari pemerintah pusat harusnya lebih detail terutama bagi daerah tertinggal, termasuk soal pengangkatan guru agama dan skema penganggaran agar tidak menimbulkan keraguan dari pemerintah daerah.

Baca Juga: Tanaman Porang Punya Potensi Sebagai Komoditas Mahkota, Begini Penjelasan Mentan

Halaman:

Editor: Fidelis Batalinus

Sumber: Instagram


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X