4 Ketentuan Menaker Soal THR 2021, Salah Satunya Penegakkan Hukum dalam Pelanggaran THR

- 13 April 2021, 10:43 WIB
Ilustrasi Uang Rupiah.
Ilustrasi Uang Rupiah. / Dok. Hallo Media/M. Rifa'i Azhari

HALLO BOGOR - Mengantisipasi adanya keluhan, terkait Tunjangan Hari Raya (THR) 2021, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta membentuk pos komando pengaduan.

Pemerintah daerah agar membentuk Pos Komando Pelaksanaan THR Keagamaan 2021 dan sekaligus melaporkan data pelaksanaan THR 2021.

"Saat ini kementerian telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR 2021 di pusat."

Baca Juga: Seorang Warga Desa Neglasari Menjadi Korban Tebing Longsor di Kabupaten Bandung

"Yang perlu diikuti daerah agar pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan baik dan efektif," ujar Ida dalam konferensi pers virtual di Jakarta pada Senin, 12 April 2021.

Baca Juga: Doni Monardo dan Mama Nona Bahas Bersama Warisan Baba Akong, Penerima Kalpataru

Berikut ini adalah empat poin paling penting yang disampaikan Menaker Ida Fauziah terkait pelaksanaan THR 2021, yaitu:

Baca Juga: Khofifah ‘Charlie Angles’ Versi Muslimah, Naik Sepeda Motor Bagikan Sembako di Dusun Terdampak Berat

1. Pembentukan posko pengaduan pelaksanaan pelayanan THR

Halaman:

Editor: Banny Rachman

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X