Pemerintah Longgarkan Kriteria Penerima Fasilitas Penjaminan Kredit Modal Kerja

- 6 April 2021, 13:33 WIB
Askrindo telah melakukan penyelesaian penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk UMKM mencapai Rp 2,5 triliun.
Askrindo telah melakukan penyelesaian penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk UMKM mencapai Rp 2,5 triliun. /Dok. Askrindo.co.id

Yaitu tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pelonggaran pengaturan penjaminan ini bertujuan mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit modal kerja kepada pelaku usaha korporasi.

Kemenkeu merinci perubahan ketentuan itu meliputi merubah kriteria pelaku usaha korporasi, menambah tenor pinjaman yang dijamin, serta mengurangi batas minimal pinjaman modal kerja.

Baca Juga: Doni Monardo Kerahkan Tiga Helikopter ke NTT, Begini Rincian dan Penggunaannya

Ditambah, pengaturan terkait pinjaman sindikasi dan restrukturisasi pinjaman, mengubah porsi subsidi IJP yang ditanggung pemerintah, merubah formula penghitungan IJP, serta memperpanjang batas akhir fasilitas penjaminan.

Berdasarkan penyempurnaan ketentuan tersebut seperti dikutip Hallobogor.com dari Antara kriteria pelaku usaha korporasi selaku terjamin terdiri atas mempekerjakan tenaga kerja minimal 100 orang.

Namun demikian, menteri dapat memberikan pengecualian jumlah tenaga kerja minimal jadi 50 orang kepada sektor tertentu yang ditetapkan dalam surat menteri.

Baca Juga: Arus Balik Kendaraan Libur Paskah, Begini Hasil Pantauan Kakorlantas di Beberapa Ruas Tol

Kriteria lain adalah terdampak Covid-19 seperti volume penjualan maupun laba turun, sektor industri terdampak, lokasi usaha termasuk wilayah yang berisiko, perputaran usaha terganggu, serta kredit modal kerja sulit diakses oleh pelaku usaha.

Selanjutnya kriteria pelaku usaha korporasi selaku terjamin juga melingkupi berbentuk badan usaha, merupakan debitur existing dan/atau debitur baru dari penerima jaminan, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional, serta memiliki performing loan lancar.

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X