Pemerintah Longgarkan Kriteria Penerima Fasilitas Penjaminan Kredit Modal Kerja

- 6 April 2021, 13:33 WIB
Askrindo telah melakukan penyelesaian penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk UMKM mencapai Rp 2,5 triliun.
Askrindo telah melakukan penyelesaian penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk UMKM mencapai Rp 2,5 triliun. /Dok. Askrindo.co.id

HALLO BOGOR - Pelaku usaha korporasi boleh berlega hati pemerintah memperluas penerima fasilitas penjaminan kredit modal kerja.

Dengan merevisi beberapa ketentuan tata kelola dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 98/2020.

Yakni, berupa pelonggaran kriteria pelaku usaha korporasi yang lebih akomodatif dan fleksibel.

Baca Juga: OJK Sebut Pandemi Covid-19 Membaik, Pertumbuhan Kredit Bank Bakal Terus Naik

Beberapa perubahan juga dilakukan agar kriteria penjaminan pemerintah lebih menyesuaikan risiko yang dihadapi penjamin, perbankan, dan pelaku usaha korporasi.

Baca Juga: Kredit UMKM Tiga Sektor Ini Tumbuh di Saat Pandemi, yang Tertinggi Sektor Pertanian

Demikian, keterangan resmi dari Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Senin, 5 April 2021 menyebutkan.

Baca Juga: Begini Jawaban Kementerian Pertanian Menjawab Soal Kelangkaan Pupuk Subsidi

Pelonggaran tersebut diatur dalam PMK Nomor: 32 /PMK.08/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor: 98/PMK.08/2020.

Baca Juga: Bertambah 5 Lagi, Kini Jadi 20 Provinsi yang Menerapkan Kebijakan PPKM

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X