Soal Investasi Miras Bisa Lolos Masuk Perpres, Begini Argumentasi Bahlil Lahadalia

- 3 Maret 2021, 15:00 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. /Instagram.com/@bahlillahadalia


HALLO BOGOR - Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang aturan investasi minuman keras yang sudah telanjur ditandantangani dan diumumkan.

Bagaimana kok aturan itu bisa muncul menjadi perpres (peraturan presiden? Ini penjelasan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Dalam sebuah konferensi pers daring, Selasa, 2 Maret 2021, Bahlil menjelaskan salah satu pertimbangan investasi miras dibuka.

Alasannya ternyata demi kearifan lokal untuk empat provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.

Baca Juga: Universitas Sumatera Utara Segera Terapkan Kuliah Tatap Muka, Begini Persiapannya

"Jadi dasar pertimbangannya itu adalah memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal," katanya memberikan penjelasan melalui daring.

Baca Juga: Luhut Nilai Kominfo Punya Peran Strategis dalam Digitalisasi Produk Wisata Indonesia

Dia menyebut salah satu contoh yakni sopi, minuman beralkohol khas NTT. Minuman tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi tidak bisa didorong menjadi industri besar karena masuk kategori terlarang.

Baca Juga: Cegah Virus Corona B117, Satgas Penanganan Covid-19 Cegat Pintu Kedatangan Bandara

Minuman bernilai ekonomi tinggi ini tidak bisa diproduksi secara besar, karena termasuk dalam katagori dilarang.

Halaman:

Editor: Satwika Rumeksa

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X