Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Jadi Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja

- 21 Februari 2021, 23:04 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. /Dok. Ekon.go.id

Baca Juga: Lima Berita Populer, dari Masker yang Ampuh Tangkal Covid hingga Tol Banjir Minta Digratiskan

Adapun insentif non fiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, ditetapkan juga bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM.

“Perubahan dalam proses perizinan dan perluasan bidang usaha untuk investasi, kami yakini akan menjadi game changer dalam percepatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru," kata Airlangga.

Baca Juga: Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic Terima Pelecehan Rasial, Red Star Minta Maaf

Dengan penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, maka kita memasuki era baru dalam memberikan kemudahan dan kepastian perizinan dan kegiatan usaha, sehingga akan meningkatkan daya saing investasi dan produktivitas, serta efisiensi kegiatan usaha,” tambahnya.
 
Kesejahteraan Pekerja

UU Cipta Kerja juga mengatur perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh.

Baca Juga: Kapal Ferry Tebas Perigi Piyai Terbalik, Seorang Anak Kecil Berhasil Selamat

Sebagai aturan turunannya, terdapat 4 PP yang mengatur pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta menyempurnakan ketentuan mengenai waktu kerja, hubungan kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pengupahan.

“Kami mengharapkan aturan ini dapat membantu menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan para pekerja," katanya.

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Sumber: Kemenko Perekonomian RI


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X