Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Jadi Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja

- 21 Februari 2021, 23:04 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. /Dok. Ekon.go.id

Baca Juga: Marco Reus Sebut Erling Haaland Mesin Pecetak Gol bagi Borussia Dortmund

Juga Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Baca Juga: Ini Alasan Penyerang Portugal Rafael Leao Pilih AC Milan Ketimbang Inter Milan

Dikutip Hallobogor.com dari laman resmi Kemenko Perekonomian RI; ecara substansi, peraturan pelaksanaan tersebut dikelompokkan dalam 11 klaster pengaturan, yaitu:

1. Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor: 15 PP
2. Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 4 PP
3. Investasi: 5 PP dan 1 Perpres

Baca Juga: Everton buat Liverpool Telan Tiga Kekalahan Beruntun di Anfield

4. Ketenagakerjaan: 4 PP
5. Fasilitas Fiskal: 3 PP
6. Penataan Ruang: 3 PP dan 1 Perpres

Baca Juga: Everton buat Liverpool Telan Tiga Kekalahan Beruntun di Anfield

7. Lahan dan Hak Atas Tanah: 5 PP
8. Lingkungan Hidup: 1 PP
9. Konstruksi dan Perumahan: 5 PP dan 1 Perpres

Baca Juga: Dapat Kamar yang Sangat Kecil, Wendy Red Velvet Berkomentar Begini

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Sumber: Kemenko Perekonomian RI


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X