YLKI Tanggapi Soal Sengkarut Pengenaan Pajak pada Pulsa, Token dan Voucher

- 1 Februari 2021, 12:33 WIB
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. /Instagram.com/@a.tulus

HALLO BOGOR - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Konsumen Indonesia (YLKI) juga ikut menanggapi masalah soal pengenaan pajak pada pulsa, kartu perdana, token dan voucher.

"Perubahan formulasi tersebut bisa jadi akan berdampak pada harga pada end user," kata Tulus lewat keterangan tertulis yang diterima Hallobogor.com pada Senin, 1 Februari 2021.

Dia berargumen, beban perubahan formulasi tersebut akan dimigrasikan oleh distributor kepada end user (konsumen).

Baca Juga: Politisi Gerinda Minta Pajak Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher Ditinjau Ulang

"Dalam hal ini Menkeu harus transparan," kata Tulus.

Baca Juga: Batik dan Garuda Sempat Mendarat Darurat di Bandara Adi Soemarmo, Begini Penjelasan Bandara

Tulus menilai dan soal ini komunikasi publik pemerintah khususnya Menkeu thd hal ini buruk.

Baca Juga: Soal Pajak Pulsa, Ditjen Pajak Sebut Sebagai Penyederhanaan Mekanisme Pemajakan

"Sehingga akibatnya kebijakan tersebut disalahpahami oleh oleh masyarakat, dan akibatnya menjadi bola liar," katanya.

Halaman:

Editor: Banny Rachman


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X