Politisi Gerinda Minta Pajak Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher Ditinjau Ulang

- 31 Januari 2021, 19:53 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. /Dok. Dpr.go.id

HALLO BOGOR - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 diserukan anggota DPR untuk ditinjau ulang, karena akan membebani rakyat.

PMK ini berisikan penarikan pajak PPN dan PPh atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. PMK ini mulai berlaku efektif 1 Februari 2021 mendatang.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (Hergun), saat ini rakyat masih dibelit kesulitan menghadapi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Implementasi PPKM Tidak Tegas dan Tidak Konsisten, Kata Presiden Jokowi

Tidak semestinya aturan yang sangat bersentuhan dengan kebutuhan rakyat kecil ini dikeluarkan, walau pemerintah sudah mengucurkan stimulus.

Baca Juga: Enam Pertandingan MU Gagal Mencetak Gol, Begini Komentar Ole Gunnar Solskjaer

"Ingat, tidak semua rakyat menikmati dana stimulus tersebut," kata Hergun, sebagaimana dikutip Hallobogor.com dari laman resmi DPR RI pada Minggu, 31 Januari 2021.

Baca Juga: Sebelum Muncul Suara Gemuruh Terasa Ada Dua Kali Getaran di Kabupaten Sukabumi

Apalagi, belum ada pemutakhiran data kemiskinan, sehingga masih banyak rakyat miskin tak tersentuh dana bantuan sosial pemerintah.

Halaman:

Editor: Banny Rachman

Sumber: DPR RI


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X